Kursi Roda

Thursday, 2 March 2017

Tata Ulang Pengawasan Obat


Obat dalam kehidupan manusia berperan penting, bahkan pada kondisi tertentu manusia menjadi bergantung pada obat.

Orang yang berpenyakit hipertensi dan diabetik, misalnya sepanjang hidupnya harus mengonsumsi obat tertentu untuk mempertahankan kualitas hidupnya. Dengan dosis, indikasi dan waktu yang tepat, obat dapat menjadi farmakoterapi efektif untuk mencegah atau mengobati penyakit. Sebaliknya, obat bisa menjadi racun berbahaya apabila digunakan secara salah.

Masalah-masalah yang terkait dengan obat ini dikenal dengan istilah drug related problems (DRP). Di Amerika Serikat, kasus DRP ini selain menelan korban berupa kematian, juga menimbulkan kerugian finansial yang sangat besar.

Di Indonesia tidak ada penelitian yang melaporkan kasus DRP secara nasional. Namun,  dapat diprediksi kasus DRP jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di Amerika Serikat. Penelitian di Rumah Sakit Sardjito,  misalnya, terjadi kasus  interaksi obat 59 persen untuk pasien rawat  inap dan 69 persen untuk pasien jalan (Rachmawati et al, 2006). Dengan pola peresepan yang polifarmasi (menggunakan banyak jenis obat) dan banyaknya anggota masyarakat yang mengobati diri sendiri (swamedikasi), dapat dipastikan kasus DRP di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan fenomena di RS Sardjito.

Mengingat obat seperti pedang bermata dua, perlu pengawasan sangat ketat dan simultan, mulai dari bahan obat, proses produksi, distribusi dan pelayanan obat, hingga promosi. Tujuan utama pengawasan adalah mencegah kerugian dan risiko yang dapat membahayakan masyarakat.

Tidak efektif
Sepuluh tahun terakhir, sistem pengawasan obat di Indonesia tidak berjalan efektif sehingga tidak dapat memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat luas.  Pengawasan obat pada dasarnya mencakup dua aspek yang harus berlangsung terintegrasi, yakni pengawasan premarket (sebelum produk diizinkan beredar) dan postmarket (setelah produk beredar). Pengawasan premarket di Indonesia menjadi tanggung jawab Badan POM yang memiliki Komite Nasional, terutama untuk mengevaluasi obat-obat inovasi baru. Prosedur atau tata cara evaluasi obat sebelum diizinkan beredar umumnya sudah menggunakan standar internasional. Namun, masalah yang sangat krusial terutama adalah waktu evaluasi.

Untuk obat baru, evaluasi bisa 2-3 tahun, untuk obat copy 1-2 tahun. Lamanya proses evaluasi ini bagi industri menjadi masalah besar karena mereka dapat kehilangan momentum pasar.

Untuk obat-obat inovasi baru, apa yang ditempuh Singapura sangat berbeda. Apabila obat inovasi baru sudah diizinkan beredar oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA), oleh Therapeutic Good Administration (TGA) Australia, dan Otoritas Regulatori Obat Uni Eropa, produk baru tersebut oleh Pemerintah Singapuran akan diizinkan beredar dalam proses waktu evaluasi 1-3 bulan. Dampak birokrasi yang panjang di Badan POM adalah rakyat Indonesia harus menunggu sampai 3 tahun untuk menggunakan obat baru, sedangkan Singapura hanya 3 bulan.

Perbaiki semua lini
Dalam kaitan dengan pengawasan sebelum dipasarkan (premarket), terutama pengawasan sarana dan fasilitas produksi, Badan POM mengawasi super ketat, termasuk di dalamnya sertifikasi/resertifikasi cara-cara pembuatan obat yang baik. Namun, pengawasan sarana dan fasilitas produksi ini menjadi kurang bermakna apabila pengawasan pada seluruh mata rantai distribusi tidak ketat dan efektif. Kita bisa melihat ada lubang dan kebocoran bersifat masif yang menyebabkan sarana distribusi dan pelayanan obat berhubungan langsung dengan masyarakat dan berisiko pada masyarakat luas.

Pengawasan pasca pemasaran (postmarket), terutama pada mata rantai distribusi sampai pelayanan obat, kenyataanya dilakukan oleh banyak institusi yang terserak dan tidak terkoordinasi. Institusi yang bertugas mengawasi obat pada postmarket cukup banyak, mulai dari Kementerian Kesehatan cq Direktorat Jenderal Bina Farmasi. Badan POM, sampai dinas kesehatan provinsi dan dinas kesehatan kabupaten/kota. Institusi pengawasan tersebut bergerak sendiri-sendiri dan tidak ada prosedur tetap dalam operasi pengawasan.

Di tingkat pusat sering terjadi benturan dan friksi antar Badan POM dan Direktorat Jenderal Bina Farmasi Kemenkes yang memperebutkan lahan otoritas. Badan POM memeriksa dan mengaudit sarana produksi (industri farmasi) dan sarana distribusi (pedagang besar farmasi) sebagai rekomendasi untuk pemberian izin oleh Menteri Kesehatan cq Direktur Jendral Bina farmasi.

Pemangkasan wewenang
Pertikaian dua lembaga ini ditandai dengan pemangkasan kewenangan Badan POM sehingga lembaga ini kehilangan legalitas operasional dalam mengawasi dan memeriksa apotek, rumah sakit, ataupun gudang farmasi kabupaten/kota. Akibatnya, di seluruh mata rantai distribusi ini. Badan POM hanya menjadi semacam pengamat. Dalam konteks ini, sangat jarang ada sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar. Dengan kata lain, terjadi pembiaran yang akibatnya adalah distorsi kumulatif dan terus membesar seperti bola salju.  

Dalam pengawasan terhadap produk obat ilegal, ada dua undang-undang berbeda sebagai dasar tindakan hukum. Menurut Pasal 386 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, obat palsu  adalah ranah pidana umum dan yang mempunyai kewenangan legal adalah polisi. Sementara, menurut Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan, obat yang tidak memiliki izin edar menjadi ranah Badan POM. Aturan hukum yang terfragmentasi ini bisa menyebabkan operasi pengawasan menjadi tidak efektif.

Dalam pelayanan obat, terutama di apotek, apoteker mempunyai peran vital, terutama dalam melindungi pasien terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan obat (DRP). Sayangnya apoteker di Indonesia belum dapat melaksanakan fungsi utamanya dengan baik.

Kerja apoteker
Di Jakarta, apoteker yang bekerja penuh waktu di apotek hanya 24 persen, sebagian besar apotek BUMN. Selebihnya bekerja paruh waktu. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 51/2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, tanpa kehadiran apoteker, seharusnya apotek tidak dapat memberikan layanan obat keras kepada pasien, no pharmacist no services.  

Akibat lemahnya praktik profesi apoteker di apotek, apotek tidak lebih hanya sebagai pedagang ritel yang tidak memberikan perlindungan kepada konsumen. Seharusnya setiap apotek dengan apotekernya bermitra dengan dokter yang berpraktik di zona lokasi apotek. Penguatan peran apoteker akan memberikan kontribusi besar pada penertiban peredaran obat di Indonesia.

Bagaimana menertibkan distribusi dan pelayanan obat yang karut-marut ini? Langkah utama adalah memperkuat legal base, yakni perlunya Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan. Namun, pembuatan UU tersebut memerlukan proses dan waktu panjang. Sebagai langkah antara, dapat diberlakukan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan yang merevitalisasi peran, wewenang, dan tanggung jawab Badan POM dalam pengawasan dari hulu sampai ke hilir.

Bersamaan dengan itu, perlu dibangun jejaring pengawasan obat yang melibatkan kerja sama lintas sektor dengan prosedur standar operasi (SOP) yang mengintegrasikan pengawasan di tingkat pusat dan daerah. Ini bisa ditindaklanjuti dengan membentuk satuan tugas lintas sektor dengan tugas dan kewenangan yang jelas untuk pengawasan di lapangan.

Sampurno, Kepala Badan POM, 2001-2006  

Sunday, 4 December 2016

1 Truk Obat Kadaluwarsa Disita


MATRAMAN (Pos Kota)  – Memberi keamanan dan kenyamanan bagi pembeli, petugas Pasar Pramuka bersama Balai Pengawas Makanan dan Obat (BPOM) menyita obat-obat kadaluwarsa dari para pedagang. Ribuan obat yang  mencapai satu truk itu langsung dimusnahkan.

Kepala Pasar Pramuka, Ruslan, mengatakan aksi yang dilakukan pihaknya untuk memberikan kenyamanan bagi para pembeli. “Jangan sampai pembeli menjadi korban pedagang yang nakal karena menjual barang kadaluwarsa. Dari hasil razia yang kami lakukan bersama BPOM, kami menyita ribuan jenis obat,” katanya, Jumat (2/12).

Menurut Ruslan, ribuan obat yang diamankan pihaknya merupakan obat yang tidak memiliki  faktur, kadaluwarsa, dan oversize. Keseluruhan obat itu langsung disita petugas yang jumlahnya cukup fantastis. “Jumlah detilnya saya tak tahu pasti, yang jelas mencapai ribuan dan mencapai satu truk,” ujarnya.

YAKINKAN PEMBELI
Beruntung, kata Ruslan, dalam penyitaan yang dilakukan itu, seluruh pedagang bersedia menyerahkan obat-obatannya. Mereka sadar bila masih mencoba menjual obat kadaluwarsa malah akan menyusahkan dalam menjual.

“Dari aksi itu juga, kami bersama pedagang memberi keyakinan kepada pembeli akan obat-obat yang dijual di Pasar Pramuka,” ungkapnya.

Usai disita, kata Ruslan, pihaknya bersama BPOM melakukan pemusnahan obat-obatan di kawasan Bogor, Jawa Barat. Dengan menggunakan alat incenerator, ribuan obat berbagai merek itu dihancurkan dengan cara dibakar. “Ini baru langkah awal, karena pengawasan itu  akan terus kami lakukan,” Tegasnya. (st)

Tuesday, 13 September 2016

Obat Kedaluwarsa. Pengawasan Mandul, Kesehatan Jadi Taruhan

Tertangkapnya penjual obat kedaluwarsa oleh aparat Polda Metro Jaya, pekan lalu, menguak realitas mencemaskan di pasar barang yang dibeli warga demi kesehatan itu. Di lapangan ditemukan, pengawasan terhadap pemasaran obat-obatan ini bisa dikatakan mandul.

Sejumlah pemilik toko obat yang berlabel “apotek rakyat” mengaku jarang sekali ada pengawasan dari instansi berwenang. Apoteker pun hanya datang jika dibutuhknan. Ria (40), pemilik Apotek rakyat Anugrah di Pasar Kramatjati, Jakarta Timur, mengaku kios apoteknya tak pernah dikunjungi  pengawas dari mana pun. Bahkan, Ria balik bertanya profil pengawas obat tersebut. “Yang seperti apa, yah, pengawas itu? Saya sendiri enggak pernah lihat. Mungkin mereka datang tidak pakai seragam. Tapi juga tak pernah ada teguran atau pertanyaan, “ kata Ria, saat ditemui Jumat (9/9). Apoteker pun, kata Ria juga tak memeriksa satu per satu. Obat di kiosnya. Menurut dia, apoteker di kiosnya hanya datang jika dibutuhkan untuk tanda tangan pembelian obat dari pedagang besar farmasi.

“Apoteker di apotek rakyat memang tak harus ada di tempat karena kami tidak menyediakan obat racikan,” katanya. Hal itu sesuai dengna hasil penyelidikan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Metro Jaya. Seorang tersangka peredaran obat kedaluwarsa, yang memiliki apotek rakyat di Pasar Pramuka, Jakarta Timur, mengungkapkan bagaimana obat kedaluwarsa beredar luas di pasar itu karena tak ada sistem pengawasan.

”Tersangka mengaku membeli jasa apoteker untuk memenuhi syarat legal formal saja. Tetapi, kenyataannya sang apoteker cuma datang menagih uang setiap bulan Rp 800.000. Dia tak pernah mengontrol obat yang datang atau disimpan di apotek rakyat itu,” ungkap Kepala Unit II Industri dan Perdagangan Ditreskrimsus Komisaris Wahyu Nugroho, Jumat.

Selain tersangka tadi, polisi masih memeriksa dua pemilik apotek lain di Pasar Pramuka. Dua pemilik apotek itu mengungkapkan, praktik yang umum  terjadi di Pasar Pramuka adalah seorang apoteker bekerja untuk empat apotek rakyat. Setiap bulan, setiap apoteker dibayar Rp 250.000 oleh setiap apotek.

Dengan kata lain, seorang apoteker setiap bulan menerma Rp 1 juta. “Itu bayaran termurah. Sebagian, seperti disampaikan tersangka dan satu saksi, uang bulannya di atas Rp 250.000,” ucap Wahyu, Para apoteker ini, lanjut Wahyu, kadang ada yang datang tiga atau empat bulan sekali. “Bayarannya dirapel,” ucap Wahyu.

Di Pasar Pramuka, lanjut Direktur Reskrimsus Polda Meto Jaya Komiisaris Besar Fadil Imran, Ada 400 apotek rakyat. Dengan perhitungan terendah, maka, “Jadi setiap bulan, ada uang setoan untuk 100 apotek senilai Rp 100 juta” tegas Fadil.

Ketua Himpunan Pedagang Farmasi Pasar Pramuka Ridwan membenarkaan bahwa para apotek rakyat. Para apoteker tersebut hanya menyuruh orang mengambil honor sebesar Rp 250.000 per apotek per bulan. “Mereka (apoteker) tidak pernah hadir,” katanya.

Awalnnya setiap apoteker  menangani empat apotek rakyat, belakangan ini satu apoteker hanya menangani satu apotek rakyat.Terkait dengan hal ini, Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur Iwan Kurniawan mengatakan, pengawasan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan sebatas administrasi terkait dengan izin apotek dan faktur pembelian obat. “Sementara pengawasan terkait obat itu kedaluwarsa atau tidak di BPOM,” katanya. (HLN/WIN/WAD/MDN)


Jenis Obat Palsu Bertambah

JAKARTA, KOMPAS – Perdagangan obat palsu dan ilegal marak terjadi di Indonesia. Obat-obat palsu tidak hanya mencakup obat penambah vitalitas, tetapi juga obat malaria, diabetes, dan antibiotik.

“Data regional menunjukkan, obat-obatan penahan rasa sakit, antibiotik, malaria, dan diabetes paling sering dipalsukan,” kata Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Robert Blake dalam pidato pembukaan acara Edukasi Bahaya Obat Palsu dan Kosmetik Palsu Melalui Iklan Layanan Masyarakat, di Jakarta, Rabu (26/2). Acara ini melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Masyarakat Indonesia anti Pemalsuan.

Kepla BPOM Roy Sparringa mengatakan, obat-obatan yang paling banyak  dipalsukan di Indonesia adalah obat disfungsi ereksi, pelangsing badan, penurun kolesterol, dan pemutih kulit. Selain itu, obat yang seharusnya dberlkan berdasarkan resep dokter  juga dipalsukan dan dijual di warung-warung.

Ini terbukti dalam  Operasi Storm yang dilakukan Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal BPOM di Jayapura, Kupang, Ambon, dan Jakarta,. Dari Keermpat daerah endemik malaria tersebut satuan tugas menyita obat-obat malaria palsu dan ilegal bernilai total Rp 5,7 miliar dari warung-warung eceran pada tahun 2013, BPOM telah memusnahkan 19.041 jenis obat palsu dan ilegal.

Di bawah standar
Obat palsu yang meniru produk obat yang dikeluarkan produsen resmi biasanya tidak mengandung zat aktif yang dikandung obat asli dan terbuat dari bahan-bahan berkualitas di bawah standar. Obat ilegal adalah obat yang tidak terdaftar di Kementerian Kesehatan dan BPOM. Baik obat palsu maupun ilegal berbahaya bagi kesehatan karena tidak menyembuhkan penyakit dan bahkan bisa menyebabkan kematian.

Obat palsu memiliki banyak konsumen karena berharga murah. Obat-obatan palsu diproduksi di dalam dan di luar negeri. Cara obat palsu masuk Indonesia  melalui daerah perbatasan, pelabuhan “tikus”, atau dititipkan melalui kerabat yang pergi ke luar negeri.  Tantangan terberat berada di sektor daring (online). Meski berkali-kali digrebek, selalu muncul situs-situs baru penjual obat palsu,” kata Roy.


Masyarakat bisa memastikan keaslian obat dengan cara membeli di tempat-tempat resmi, seperti apotek dan rumah sakit. Selain itu, konsumen juga harus memeriksa tanggal  kedaluwarsa, nomor izin BPOM, dan alamat produsen. Cara memastikan keaslian nomor izin bisa dilakukan dengan mengakses situs www.pom.go.id. (A15)

Sunday, 11 September 2016

Hukum Berat Produsen Obat Ilegal

JAKARTA – Penemuan jutaan butir obat ilegal sangat meresahkan masyarakat. Karenanya diperlukan hukuman berat bagi produsen obat-obatan yang tidak memiliki izin edar tersebut.

Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibyo (HT) mendorong diberikannya sanks berat kepada produsen obat ilegal. Menurutnya ini merupakan jenis kejahatan yang tergolong kejam karena menipu orang dalam kondisi butuh pertolongan.  “Kan orang sakit perlu sembuh, dikasih obat palsu bukan malah sembuh, tetapi bisa tambah berantakan kalau obatnya isinya yang tidak-tidak. Jadi itu harus diberi sanksi tegas. Sudah menipu, bahaya lagi, “ tegas HT di Jakarta, kemarin.

HT menandaskan, pelaku yang sudah jelas mendapat keuntungan besar dari bisnis obat ilegal ini tidak cukup hanya mendapat hukuman penjara, tetapi juga denda yang dapat menjerakan. “Jadi yang harus dilakukan (bukan cuma) hukum badan, tapi denda besar juga, jadi kapok. Sudah uangnya dikembalikan, hukuman badan lagi. Orang akan kapok,” tuturnya.

Dia juga meminta  dilakukannya investigasi menyeluruh tentang  produksi dan distribusi  obat ilegal ini.  Sebab  dia meyakini tumbuh suburnya  praktik penipuan ini adalah permintaan yang besar akan obat yang murah di masyarakat. “Jadi penegakan hukum harus dilakukan tegas kepada pelaku obat palsu. Kalau pemakai dia tidak tahu, tapi kalau ada RS (rumah sakit) yang ikut menyalurkan, tahu, itu juga harus ditindak,” kata HT.

Dalam pandangannya berulangnya kasus obat ilegal, salah satu penyebabnya karena lemahnya saksi kepada para pelaku. Padahal untuk membuat efek jera perlu adanya hukuman yang dapat membuat kejahatan ini tidak terulang di kemudian hari.

Pakar hukum pidana Universitas Indonesia (UI) Eva Achjani Zuelva menganggap perangkat hukum untuk menjerat para pelaku obat ilegal sudah cukup lengkap. Sanksi berat juga sudah diatur tinggal penegakan hukum kepada para pelaku yang menurut dia belum dilakukan secara maksimal. “ Kalau dilihat aturan hukumnya berlapis, tinggal penegakan di lapangan, “ kata Eva.

Dia melanjutkan, regulasi yang dimaksud adalah untuk obat ada UU tentang kesehatan yang mengatur spesifik tentang obat, begitu juga makanan yang bisa disandarkan pada UU tentang peredaran obat dan makanan. “Jadi kalau regulasi sudah memadai, tinggal penegakan,” tuturnya.

Eva pun menyangsikan sanksi tegas bisa ampuh untuk membuat jera para pelaku kejahatan obat palsu. Sebab dia mensinyalir mereka yang berada di balik kejahatan ini adalah sindikat berduit yang bisa saja membuat hukuman menjadi tidak berarti. Dia menegaskan upaya preventif harus diperkuat. Salah satunya dengan membiasakan penggunaan obat tidak hanya berdasarkan rujukan dokter, tetapi juga melibatkan ahli obat (apoteker) sehingga meminimalkan penggunaan merek tertentu kepada masyarakat.

Sementara itu anggota Komisi III DPR Arsul Sani menyatakan, dengan maraknya peredaran obat ilegal, perlu dilakukan penindakan dari dua belah pihak, yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan lembaga penegak hukum. “Kedua instansi ini harus bekerjasama,” ucapnya. “BPOM bisa memberi pembinaan jika yang melakukan kesalahan ialah pedagang kecil. Tapi jika yang melakukan dan kedapatan bersalah pedagang besar harus gabungan penindakannya,” imbuh Arsul Sani.

Hal serupa diungkapkan Wakil Ketua Komisi III DPR Desmon J Mahesa. Dia menegaskan BPOM harus diperkuat agar dapat memberikan sanksi bagi yang melanggar hukum. “Pemerintah dan DPR harus duduk bersama membahas ini, terutama untuk memastikan apakah perlu melakukan amendemen undang-undang agar BPOM seperti BNN. Kita setuju saja bila kerja BPOM memiliki kewenangan penegakan hukum sendiri,” sebutnya.

dian ramdhani/mula akmal

Thursday, 8 September 2016

Menghentikan Obat Ilegal

Terungkapnya  produksi obat ilegal dan peredaran obat kedaluwarsa mengingatkan kembali pada kerentanan konsumen dalam isu kesehatan.

Temuan pihak kepolisian serta Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) memperlihatkan produksi obat llegal dan penggantian tanggal kedaluwarsa obat telah menjadi bisnis ilegal berskala besar.

Obat ilegal diproduksi  di lima pabrik di kawasan pergudangan Surya Balaraja, Tangerang. Sementara penggantian tanggal kedaluwarsa dilakukan di banyak toko obat di Pasar Kramat Jati dan Pasar Pramuka, Jakarta Timur, yang dikenal sebagai pusat penjualan obat. Toko-toko tersebut memiliki peralatan yang diduga digunakan mengganti tanggal kedaluwarsa obat.

Sebelum kepolisian dan BPOM mengungkap adanya produksi dan distribusi obat ilegal dan obat kedaluwarsa, harian Kompas sudah melaporkan adanya bisnis ilegal tersebut pada 12 Agustus lalu. Apotek rakyat di pusat penjualan obat di atas menjadi sasaran para pemasar obat ilegal. Dari sana obat ilegal dikirim ke sejumlah kota.

Besarnya skala kegiatan produksi dan distribusi obat ilegal dan obat kedaluwarsa memperlihatkan lemahnya pengawasan dalam beberapa waktu terakhir pada berbagai lapisan. Hal ini juga mencerminkan masyarakat merasakan biaya kesehatan makin mahal sehingga memilih membeli obat dan mengobati diri sendiri untuk berbagai penyakit.

Pengungkapan obat llegal, obat kedaluwarsa, dan vaksin palsu beberapa waktu lalu tidak dapat dilihat secara parsial. Pemerintah selalu berusaha memperbaiki layanan kesehatan bagi masyarakat sehingga melahirkan  sistem BPJS Kesehatan. Namunn, harus kita akui  saat ini sistem tersebut belum memuaskan dalam kecepatan layanan serta cakupan obat dan alat.

Munculnya toko obat yang menjual bebas obat keras yang seharusnya diresepkan sudah terjadi sejak lama. Tahun 2007 Menteri Kesehatan mengeluarkan Permenkes 284/Menkes/SK/III/2007 tentang Apotek Rakyat yang membolehkan toko obat menjadi apotek dengan syarat tertentu. Di dalam peraturan itu jelas diatur pembinaan apotek rakyat dilakukan. Kementerian Kesehatan, POM, dinas kesehatan kabupaten/kota, dan organisasi profesi.

Apotek rakyat dalam temuan terakhir polisi dan BPOM menjadi tempat penampungan obat kedaluwarsa dan bukan tidak mungkin juga obat illegal.


Terungkapnya produksi obat ilegal, obat kedaluwarsa dan vaksin palsu memperlihatkan penyelesaian masalah harus menyeluruh. Kita menunggu langkah konkret pemerintah membangun kelembagaan layanan kesehatan yang lebih andal demi menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas kesehatan.

Monday, 29 August 2016

Obat Herbal Paradigma Baru dalam Layanan Kesehatan

JAKARTA (Pos Kota) – Obat herbal kini menjadi paradigma baru dalam pelayanan kesehatan. Fakta tersebut mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang obat herbal perlu terus dilakukan baik oleh pemerintah, akedemisi, dunia usaha maupun masyarakat.

“Di antaranya adalah penelitian obat herbal berbasis pelayanan kesehatan,” kata Dirut PT Sido Muncul Irwan di sela seminar herbal ke-33 yang menggandeng Universitas Padjajaran dan PT Berlico Farma, kemarin.

Tampil sebagai pembicara antara lain Endang Pudjiwati, Apt. MM (Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen), Dedi Kuswenda, M.Kes (Direktur Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional), Prof. Edi Dharmana, (Guru Besar Universitas Diponegoro)_ dan lainnya.

Menurut Irwan, penggunaan obat hebal harus lulus uji klinis atau disebut fitofarmaka pada manusia. Uji klinis tersebut dibutuhkan agar obat herbal yang dikonsumsi masyarakat benar-benar aman serta terjamin mutu dan kualitasnya.

Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen BPOM Endang Pudjiwati, meski keamanan obat tradisional sudah dijamin, namun BPOM tetap mengawasi efek samping obat yang beredar di masyarakat karena sering kali ditemukan jamu yang mengandung obat kimia.

“Agar terhindar dari obat herbal nyang tidak aman, maka konsumen perlu mengecek nomor registrasi produk melalui situs BPOM atau meminta informasi ke layanan konsumen BPOM,” katanya.
Agar obat herbal bisa masuk dalam pengobatan formal, menurutnya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya harus lulus uji ilmiah, dan lulus regulasi yang dibuat oleh BPOM.


“Saat ini, banyak penawaran obat herbal yang bisa menyesatkan. Masyarakat perlu hati-hati,” tandas Endang. (inung/rf)